Direksi RPH Surabaya Tak Beres, Perda BUMD Harus Direvisi

Selasa, 22 Jan 2019 | 02.00 WIB

Direksi RPH Surabaya Tak Beres, Perda BUMD Harus Direvisi

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Rio Patiselano (windhi/centroone)


Centroone.com - DPRD Kota Surabaya menilai, direksi di Rumah Potong Hewan (RPH) sudah tak beres. Konflik antar jajaran direksi RPH yang berbuntut mundurnya Dirut RPH Surabaya Teguh Prihandoko, menunjukan bukti tersebut. Komisi B yang membidangi hal itu menggelar rapat dengar pendapat yang dihadiri Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Bagian Perkonomian Pemkot Surabaya, sayangnya pihak RPH tidak hadir.

Usai rapat dengar pendapat yang digelar Senin (21/1/2019), anggota Komisi B Rio Patiselano menegaskan kalau seluruh direksi RPH harus mundur, tidak hanya dirutnya saja. "Kesalahan ini tidak hanya kesalahan dirut saja melainkan bersama, yaitu Direktur Keuangan dan Direktur Niaga karena tidak kompak" tegasnya.

Sejak awal Komisi B sudah menduga adanya hubungan yang tidak harmonis antar jajaran direksi RPH. "Hubungan yang tidak harmonis itu kerap terlihat saat rapat di komisi," lanjutnya.

Rio juga menjelaskan, kalau mundurnya Dirut RPH Teguh Prihandoko menyusul diterimanya 3 kali surat dari Gubernur yang tidak disikapi oleh jajaran direksi. "Ini kan kesalahan bersama karena kepemimpinan kolektif kolegial, beda kalau dirutnya terlibat korupsi atau penyelewengan seperti yang terjadi terhadap dirut PD Pasar Surya Bambang Parikesit" ungkapnya.
Rio meminta agar Perda BUMD Kota Surabaya direvisi. Sehingga Pemkot Surabaya punya wewenang untuk terlibat dalam menata BUMD. Misalnya melakukan pemberhentian terhadap dirut.

"Bisa saja direksi membuat dirut tidak kerasan lagi, jadi dirut mundur lagi. Perda harus diubah" tegasnya.
Dengan revisi itu pemkot bisa menata BUMD lebih baik untuk kepentingan bersama. (windhi/by)