Dekat Megawati, Risma Tak Mungkin Beda Frekuensi

Kamis, 11 Jul 2019 | 19.18 WIB

Dekat Megawati, Risma Tak Mungkin Beda Frekuensi

Wali Kota Risma saat bersama Megawati Soekarnoputri di suatu acara di Surabaya (windhi/centroone)


Centroone.com - Walikota Surabaya Tri Rismaharini dinilai tetap satu frekuensi dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait penunjukan ketua, sekretaris dan bendahara baru di tubuh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menggantikan Whisnu Sakti Buana.

 Ini karena Risma memiliki relasi sangat dekat dengan Megawati, sehingga tak mungkin berbeda kebijakan dengan putri proklamator Bung Karno tersebut.

Ditegaskan Analis Politik Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam, Risma memang tak mau masuk ke dalam polemik secara langsung karena untuk menjaga hubungan dengan Whisnu Sakti Buana yang tak lain adalah wakil wali kota. Namun, dengan melihat relasi antara Risma dan Megawati, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu tidak akan berbeda sikap dengan DPP PDI Perjuangan.

”Bu Risma mempunyai kedekatan khusus dengan Bu Mega, jadi tidak mungkin beda frekuensi. Karena keputusan di PDI Perjuangan itu kan sangat kuat dari DPP, menurut saya, Bu Risma menyesuaikan frekuensi DPP PDI Perjuangan,” ujarnya kepada media, Kamis (11/7/2019).

Menurut Surokim, sikap Risma yang tak mau ikut polemik kepengurusan di DPC PDI Perjuangan Surabaya bisa dibaca sebagai keselarasan dengan kebijakan DPP. Surokim juga menilai sikap Risma yang tak mau terbuka menyatakan pendapat dalam polemik ini sebagai langkah tepat demi menjaga kondusivitas.
”Pasti suara Bu Risma ke DPP. Tapi memang lebih baik diam dan tidak masuk ke polemik ini,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Trunojoyo Madura.

Seperti diketahui, pada Konfercab PDI Perjuangan Surabaya Minggu (7/7/2019), DPP PDI Perjuangan menugaskan Adi Sutarwijono sebagai ketua PDI Perjuangan Surabaya. Surat yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto tersebut mendapat penolakan sebagian pengurus anak cabang (PAC) dan sejumlah pengurus PDI Perjuangan Surabaya sebelumnya, termasuk beberapa anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Surabaya. 

Di sisi lain, banyak pula PAC dan jajaran kepengurusan PDI Perjuangan Surabaya sebelumnya yang mendukung instruksi Megawati tersebut. (windhi/by).